Badan Dharma Dana Nasional

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sejarah Singkat

Dari berbagai fakta yang ada, institusi umat Hindu masih jauh tertinggal baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi. Kesadaran untuk membangun sistem pendanaan berkelanjutan terus dicoba dan diformulasikan namun belum menemukan pola yang dapat diterapkan.

Selain itu Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia  sebagai organisasi  tertinggi  agama Hindu  juga  berjalan  tanpa  dukungan  logistik  yang memadai. Organisasi kita masih mengandalkan donasi yang terbatas dari individu-individu tertentu yang  tidak  terjamin  kesinambungannya.  Kondisi  ini menyebabkan  pelayanan  keumatan menjadi sangat tidak optimal, masih jauh dari target-target yang diharapkan.   

Untuk itu, Parisada Hindu Dharma Indonesia mengeluarkan Bhisama Sabha Pandita nomor: 01/Bhisama/Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 tentang dana punya. Bhisama ini mengandung pokok-pokok bahwa dana   punya merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang harus ditaati oleh seluruh umat Hindu sebagai suatu kewajiban suci.

Untuk menindaklanjuti bhisama yang begitu luhur tersebut, dalam Pesamuhan Agung Parisada Pusat tahun 2005 di Lampung, dikeluarkan Keputusan Pesamuhan Agung  Parisada nomor: 010/Kep/P.A. Parisada/VII/2005 tentang Dharma Dana Nasional.

Selanjutnya, dalam Mahasabha IX Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 2006 di Jakarta, terbit Ketetapan Nomor: IV/TAP/M.Sabha IX/2006 tentang Dharma Dana Nasional sebagai tindak lanjut keputusan Pesamuhan Agung 010/Kep/P.A. Parisada/VII/2005 tentang Dharma Dana Nasional. Adapun pokok materi ketetapan tersebut, antara lain:

  1. Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Pusat untuk membentuk Badan Dharma Dana Nasional yang menjalankan mekanisme dalam mengumpulkan Dharma Dana Nasional.
  2. Badan Dharma Dana Nasional berbadan hukum yang pada akta pendiriannya disebutkan sebagai milik Parisada Pusat.
  3. Dharma Dana yang terhimpun harus bertambah dari waktu ke waktu sehingga menjadi aliran dana abadi.


Untuk memperkuat status legal dalam penghimpunan dana publik yang dilakukan BDDN, Parisada Pusat membentuk Yayasan Adikara Dharma Parisad sebagai payung hukum bagi BDDN. Yayasan Adikara Dharma Parisad didirikan oleh 45 tokoh umat Hindu yang telah mendeklarasikan pendirian dan mendedikasikan yayasan untuk kepentingan Parisada Pusat.

Dengan adanya Yayasan Adikara Dharma Parisad sebagai badan hukum dalam penghimpunan dharma dana, perikatan dengan pihak ketiga seperti perbankan semakin baik untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. Diharapkan kedepan, dengan semakin banyaknya partisipasi umat dalam ber-dharma dana, semakin banyak program-program yang dapat direalisasikan Parisada Pusat melalui Yayasan Adikara Dharma Parisad.

 
BahasaEnglish

Menu Utama

Area Anggota